DASAR PERTIMBANGAN HAKIMDALAMMENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PENCURIAN (Studi Perkara NO.113/PID.B/2011/PN.BT)

LUTHFI, PURNAMA YUDA (2013) DASAR PERTIMBANGAN HAKIMDALAMMENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PENCURIAN (Studi Perkara NO.113/PID.B/2011/PN.BT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 230.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (366kB)

Abstract

Hukum sejatinya untuk menciptakan ketertiban masyarakat, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, tentram, dan sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, memberikan ketidaknyamanan dan dampak hancurnya ketertiban dalam hubungan sosial adalah pembunuhan, yang lebih spesifik lagi adalah pembunuhan berencana yang juga disertai dengan pencurian, sebagai contoh nyata atas tindak pidana ini adalah yang terjadi di kenagarian Balai Gurah Jorong Koto Tuo,Kabupaten Agam,oleh Refi dan Redi terhadap Asni bibi dari pelaku sendiri.Penulis akan mencoba menganalisa sebuah putusanNO.113/PID.B/2011/PN.BT. Para pelaku didakwa menggunakan dakwaan alternatif kumulatif dalam tuntutan penuntut umum menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 jo 55 ayat (1) ke (1) KUHP tentang pembunuhan berencana dan melanggar pasal 363 ayat (1) ke (4) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Maka penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan berupa pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun penjara. namun pada putusan akhir, para pelaku dijerat dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini kurang 2 (dua) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, inilah yang menjadi fokus utama, dalam kaitan pertimbangan apakah yang menyebabkan putusan lebih ringan dari tuntutan penunutut umum. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer Dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian adalah Pertama, pertimbangan majelis hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, putusan majelis hakim lebih rendah 2 (dua) Tahun dari tuntutan Penuntut Umum, karena pertimbangan non yuridis, dan Kedua, beberapa kendala yang ditemui oleh hakim yakni a), hilangnya alat bukti utama berupa sarung tangan, b), tidak adanya saksi mata yang melihat langsung peristiwa, dan, c), keluarga korban yang pada awalnya tidak mengakui korban tersebut adalah keluarganya yang telah hilang tanpa sebab yang jelas. Saran terhadap hasil penelitian adalah, Pertama, hendaknya pertimbangan yuridis majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana juga menggali berbagai sumber hukum lain diluar peraturan perundang-undangan, semisal doktrin-doktrin hukum maupun yurisprudensi, Kedua,pertimbangan non yuridis selain memperhatikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan para pelaku, seyogyanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menggali rasa keadilan dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item