PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Faisal, Zad (2016) PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (BAB I. PENDAHULUAN) BAB I. PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (436kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV. PENUTUP) BAB IV. PENUTUP.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu asas hukum administrasi yang dijadikan norma (dinormativisasikan) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid= praesumtio iustae causa) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Namun, dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan ruang untuk menyimpangi penerapan asas hukum tersebut dengan syarat apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana lahirnya norma tentang penundaan pelaksanan keputusan tata usaha negara pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut? b. Bagaimana proses penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang digugat? c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan unsur keadaan sangat mendesak sebagai dasar penundaan pelaksanaan keputusan TUN dalam kasus-kasus yang disengketakan di PTUN tersebut? d. Bagaimana keberadaan “kepentingan umum” dalam rangka pembangunan dalam kasus-kasus yang disengketakan di PTUN tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni melakukan penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan KTUN. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa lahirnya norma Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 merupakan pengecualian (exception) penerapan asas praduga rechtmatig (Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986) dengan alasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan. Ketidakjelasan pengaturan tentang proses penundaan pelaksanaan KTUN serta pengertian unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan dalam UU No. 5 Tahun 1986 sehingga dalam penerapannya memberikan ruang bagi hakim PTUN untuk melakukan penafsiran hukum terhadap Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut . Dalam beberapa contoh Putusan PTUN tentang Penundaan pelaksanaan KTUN yang telah diteliti diketahui bahwa proses dikeluarkannya Putusan PTUN ternyata tidak hanya pada saat proses dismissal oleh Ketua PTUN tetapi lebih banyak pada saat proses persidangan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam mempertimbangkan unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan terdapat perbedaan pendapat Hakim dalam pertimbangan putusannya karena adanya perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim tersebut. Agar pengaturan tentang penundaan pelaksanaan KTUN dalam Pasal 67 UU Peratun pada umumnya dan khususnya tentang pengertian “keadaan sangat mendesak” dan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” tidak menimbulkan multitafsir dan ada kesamaan tolak ukur maka perlu revisi Pasal 67 UU Peratun dan mencantumkan pengertian dimaksud dalam Ketentuan Umum. Kata kunci: Putusan, Penundaan Pelaksanaan, KTUN.

Actions (login required)

View Item