KONFLIK KEPENTINGAN WALIKOTA PAYAKUMBUH SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN PENGURUS PARTAI POLITIK TAHUN 2011

WINDRA, ADITYA (2013) KONFLIK KEPENTINGAN WALIKOTA PAYAKUMBUH SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN PENGURUS PARTAI POLITIK TAHUN 2011. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 221.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (654kB)

Abstract

Landasan normatif di Indonesia terus mengalami perubahan. Saat ini muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi terhadap Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam draft RUU tersebut menyebutkan perlunya pengaturan yang jelas dan tegas tentang hubungan antara pejabat politik dan aparat birokrasi di daerah yang mampu menjamin terwujudnya aparatur daerah yang professional. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kepala daerah saat ini yang merangkap jabatan di partai politik sebagai ketua partai politik di daerah, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan pada kepala daerah tersebut. Di Sumatera Barat ada beberapa kepala daerah yang merangkap jabatan di partai politik, salah satunya yaitu walikota Payakumbuh periode 2007-2012. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan konflik kepentingan walikota Payakumbuh tahun 2011. Penelitian ini menggunakan konsepsi konflik kepentingan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara mendalam dan pemilihan informan penelitian dengan snowball sampling. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan analisis data dengan menggunakan metode etik-emik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa bentuk konflik kepentingan. Bentuk dari konflik kepentingan tersebut yaitu bekerja di luar pekerjaan pokoknya, hal ini dikarenakan adanya berbagai kegiatan kepartaian sehingga menyebabkan intensitas keberadaan di kantor berkurang. Kemudian bentuk konflik kepentingan selanjutnya yaitu adanya situasi penggunaan asset dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan (partai politik), hal ini terlihat dalam pemberian insentif dan hibah yang dilakukan menjelang dilaksanakan pilkada, kemudian tindakan verbal yang mengindikasikan adanya kampanye terselubung dalam mencari dukungan untuk Pemilukada di kota Payakumbuh. Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, Kepentingan Politik.

Actions (login required)

View Item