PENGAWASAN USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PP NO. 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI BUKITTINGGI

ADE, AGUSTIA PUTRI (2016) PENGAWASAN USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PP NO. 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI BUKITTINGGI. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (474kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (403kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL TEXT) full tugas akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini tentunya berkaitan erat dengan jasa pelayanan kesehatan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Baik itu pelayanan kesehatan medis kedokteran maupun non-kedokteran (diluar kedokteran) yakni pengobatan tradisional. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terhadap pengobat tradisional yang ada di Bukittingi berdasarkan PP No. 103 Tahun 2014. Kemudian, mengkaji tanggung jawab jasa pengobatan tradisional terhadap konsumen, termasuk sansksi yang dapat timbul karena kerugian dari hubungan hukum antara keduanya. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian yang menekankan pada praktik lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan wawancara, angket dan juga pengambilan data dari BP2TPM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi) dengan tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, belum berjalan dengan optimal. Pembinaan yang dilakukan pemerintah Bukittinggi tidak menimbulkan dorongan bagi pengobat tradisional yang belum memiliki STPT(Surat Tanda Pengobat Tradisional) untuk mendaftarkan dirinya ke pemerintahan terkait. Disamping itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam lingkungan perdata dan pidana. Namun, dalam hal kerugian konsumen yang menyebabkan cedera atau cacat, pengaturannya masih berdasarkan KUHP. Kata kunci : Pengobat tradisional, Surat Tanda Pengobat Tradisional

Actions (login required)

View Item