ANALISA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

WYNO, BELMI SOSIAWAN (2016) ANALISA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover) cover.pdf - Published Version Download (19kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB V.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (32kB) | Preview
	Text (TA FULL) TA FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (712kB)

Abstract

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, semakin banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat baik individu maupun kelompok. Berbagai cara kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat untuk menompang kebutuhan hidup.Bukan hanya masyarakat tetapi negara pun juga menompang kehidupan dengan perekonomian yang berlangsung di dalam negara tersebut.Salah satu sumber terbesar perekonomian negara sekarang dapat berupa pajak, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya.Sehingga pajak merupakan ssalah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Lagipula penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembanguan yang berguna bagi rakyat.Menurut UU, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaanyang berasal dari pajak dibagi menjadi beberapa sektor meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna, Bea Materai, dan Pajak Daerah lainnya.

Actions (login required)

View Item