IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUPBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

ROZI, PUTRA UTAMA S (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUPBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG. Other thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (cover dan abstrak)
cover abstrak upload.pdf - Published Version

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text (bab I pendahuluan)
BAB I pendahuluan Upload.pdf - Published Version

Download (229kB) | Preview
[img]
Preview
Text (daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA upload.pdf - Published Version

Download (194kB) | Preview
[img]
Preview
Text (bab VI kesimpulan)
BAB VI upload.pdf - Published Version

Download (234kB) | Preview
[img] Text (Skripsi full text)
FULL TEXT BURNING.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Penecegahan Penyalagunaan Narkotika Oleh Pemerintah Kota Padang.Rozi Putra Utama S (0910832022), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 79 halaman, 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasiltasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Proses penerapan kebijakan oleh Pemerintah Daerah disini Pemerintah Kota Padang sebagai Implementor. Fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi dan memiliki korban dan kasus tertinggi di Sumatera Barat.Secara spesifik penelitian ini mengidentifikasi serta mendeskripsikan penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tersebut serta upaya yang dilakukan dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Padang tersebut. Teori yang digunakan yaitu teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan.Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi.Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling.Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan emik.Hasil penelitian ini menganalisa bahwa pemerintah Kota Padang belum berhasil melakukan fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang.Penyebab proses sosialisasi yang dilakukan baru sebatas tempat ibadah dan sekolah-sekolah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Seperti agen pelaksana yang kurang, kondisi ekonomi masyrakat, kurangnya program-program unggulan untuk sosialisasi untuk pencegahan narkotika, serta wilayah-wilayah di Kota Padang belum sepenuhnya terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan belum ada wilayah yang kebal dari narkotika. Kata Kunci: PeraturanMenteri, Implementasi, narkotika Kota Padang

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: s1 Ilmu politik
Date Deposited: 08 Feb 2017 03:21
Last Modified: 08 Feb 2017 03:21
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/23137

Actions (login required)

View Item View Item