PROSEDUR PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG

Suci, Rahmatul Husna (2017) PROSEDUR PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG. Diploma thesis, FAKULTAS EKONOMI.

Preview	Text (COVER) COVER PDF.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (250kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V PDF.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (32kB) | Preview
	Text (TA FULL TEXT) Suci (TA).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Sejalan dengan majunya perkembangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat Indonesia , dimana perekonomian masyarakat Indonesia berkembang dengan pesatnya, maka setiap bidang pekerjaan memerlukan pengelolaan yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah yang mak simal diperlukan kerjasama yang baik. Bentuk dari kerjasama itu tidak saja ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi lebih penting lagi antara instansi pemerintah dan masyarakat harus ada kerja sama dan korrdinasi diantara satu sama l ainnya. Dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat di daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dibutuhkan pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khusunya yang bera sal dari pajak daerah.Pajak daerah adalah pemungutan atau iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan peraturan daerah (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balikyang langsung dapat ditunjukkan untuk pembiayaan rumah tangga daerah seb agai badan hukum publik. Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi, yaitu : a. Hasil Pajak Daerah, contoh : PKB, BBNKB, PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air; b. Hasil Retribusi Daerah, contoh : Retribusi Pemakaian Tanah Provinsi (RPTP); c. Hasil Perusahan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Disahkan; d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak da erah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat perlu karena kontribusinya sangat besar untuk negara.Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikkan kendaraan bermotor. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang Tahun 2009 - 2013 NO TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 1. 2009 122.355.236.750 123.262.544.395 100,74 2. 2010 128.552.197.000 153.315.121.175 119,26 3. 2011 180.282.075.000 195.877.863.600 108,65 4. 2012 203.351.591.000 207.763.371.060 102,17 5. 2013 224.951.649.000 222.922.858.550 103.80 Sumber : DokumenInternalSAMSAT Kota Padang Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun berturut - turut kota Padang dapat melebihi target yang telah ditentukan. Mencermati latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kedalam bentuk tugas akhir dengan judul : ” PROSEDUR PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR S ISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG”

Actions (login required)

View Item