MEDIASI SENGKETA TANAH ADAT PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

MEGA, DWIYANTI (2015) MEDIASI SENGKETA TANAH ADAT PADA PENGADILAN NEGERI PADANG. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 388.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (717kB)

Abstract

Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa tentang tanah adat bisa terjadi baik dalam satu kaum maupun di luar dari kaum mereka. Perkara tanah adat di Pengadilan yang berhasil mencapai perdamaian adalah perkara perdata Nomor 91 /PDT.G /2013 /PN.PDG dan yang tidak berhasil adalah perkara perdata nomor 38/ PDT.G/ 2012/ PN.PDG. Penyelesaian sengketa tanah adat secara mediasi tampaknya perlu dikembangkan serta diberdayakan di Pengadilan agar terwujud harapan dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses mediasi sengketa tanah adat pada Pengadilan Negeri Padang, apa penyebab terwujud dan tidak terwujudnya mediasi sengketa tanah adat pada Pengadilan Negeri Padang dan bagaimana upaya untuk mewujudkan mediasi sengketa tanah adat pada Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang digunakan yaitu: yuridis empiris, sifat penelitiannya yaitu deskriptif, sumber data melalui penelitian lapangan, teknik pengumpulan data: studi dokumen dan wawancara dan pengolahan data diolah dengan melakukan editing dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap proses mediasi sengketa tanah adat telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun, proses mediasi tersebut tidak efektif karena perdamaian dari tahun 2011-2014 hanya mencapai 2-7% saja perkara yang berhasil di mediasi. Para pihak menganggap, proses mediasi tidak sesuai dengan tujuan dari pemilik tanah pusako tinggi mengajukan sengketa ke Pengadilan, yang mana pemilik tanah menginginkan haknya atas tanah tersebut kembali kepadanya bukan perdamaian yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Penyebab terwujudnya mediasi sengketa tanah adat adalah karena para pihak yang bersengketa beritikad baik untuk melakukan proses mediasi dan perkara tersebut sudah matang untuk diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga akan mempermudah untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Sedangkan, penyebab tidak terwujudnya mediasi pada Pengadilan Negeri Padang dapat dilihat dari faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Upaya untuk mewujudkan mediasi sengketa tanah adat pada Pengadilan Negeri Padang yaitu, mengoptimalkan pemberlakuan mediasi dengan melibatkan semua pihak untuk lebih berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, baik itu dari para pihak, hakim majelis, hakim mediator dan Pengacara. Kata Kunci: Tanah Adat, Sengketa dan Mediasi di Pengadilan

Actions (login required)

View Item