Prosedur Penyusunan aAnggaran Pada Bafdan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pariaman

Suci, Sabrina (2017) Prosedur Penyusunan aAnggaran Pada Bafdan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Pariaman. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) COVER baru to pdf.pdf - Published Version Download (29kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I ka dipindahan k pdf.pdf - Published Version Download (45kB) | Preview
Preview	Text (bab V) BAB 5 TO PDF.pdf - Published Version Download (26kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) BAB DAFTAR PUSTAKA TO PDF.pdf - Published Version Download (27kB) | Preview
	Text (tugas akhir utuh) BAB PENUH TO PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (431kB)

Abstract

Indonesia sebagai salahsatu Negara yang sedang berkembang dan pada saat ini tengah menghadapi masalah persaingan yang ketat baik dalam bidang politik, social, sosial dan budaya, teknologi dan informasi, maupun dalam bidang ekonomoi. Negara dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mampu mempertahankan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara agar telaksana dengan baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan dalam system pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk mendayagunakan pengolahan sumber-sumber keuangan sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembangunan disetiap daerahnya.Hal ini terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dapat direncanakan secara seksama dan teliti dengan adanya rencana kerja yang baik sebagai pedoman menjalani aktivitasnya. Perencanaan pada hakekatnya merupakan fungsi dasar dari manajemen,dimulai dengan perencanaan awal yang berlanjut pada pemrosesan dengan pengendalian dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kerja yang dimaksud mengandung konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu instansi harus bersifat terukur dan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Anggaran membantu seorang pimpinan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang akan diambil dan keputusan lainnya yang diperlukan. Anggaran juga membantu pimpinan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan koreksi dan pencegahan dimasa yang akan datang. Kegagalan dalam penanganan anggaran akan menghambat kelancaran kegiatan sehari-hari, oleh karena itu anggaran harus dikerjakan dengan teliti sesuai pada aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Salahsatu perencanaan yang sangat penting adalah penyusunan anggaran belanja daerah padapemerintahan daerah.Oleh karena itu anggaran belanja daerah harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.Begitu pula dalam pelaksanaannya, harus terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran belanja daerah yang disusun dalam satu tahun anggaran mencakup semua pengeluaran selama tahun anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah dengan mengacu pada pelaksanaan yang harus berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat dicegah akan adanya tumpah tindih atau duplikasi pembiayaan yang dapat menimbulkan pemborosan dana. Tanpa anggaran efektivitas, efisiensi dan tujuan akan sulit tercapai. Indikator yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada pemerintahan adalah UU No. 90 tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP no 21 tahun 2004 bahwa “dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berbasis kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga sehingga menjadi transparan dan akuntabel”. Semua anggaran idealnya bertujuan untuk meminimalkan biaya (pengeluaran) dan memaksimalkan laba (keuntungan).Salah satu bentuk yang ada dalam perusahaan adalah anggaran operasi, anggaran terhadap perencanaan aktivitas operasi dapat dituangkan dalam bentuk anggaran operasional dan anggaran biaya operasi yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan utama dari operasi perusahaan. Penyusunan anggaran yang komprehensif dapat mempermudah diadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan yaitu dengan melaporkan hasil pelaksanaan yang yang sudah diputuskan yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan anggaran yang dilakukan tidak lepas dari peranan pemerintah agar suatu kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan lembaga pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Negara Indonesia telah banyak membentuk lembaga-lembaga yang diantara memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Salah satunya yaitu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas pokok yang membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pemerintah Daerah menekankan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak masyarakat, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu urusan Pemerintah Daerah adalah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.Oleh karena itu di daerah diperlukan lembaga yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.Pentingnya lembaga yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana didasarkan atas pertimbangan dan masalah antara lain : • Merupakan urusan wajib pemerintah. • Masih ada kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki (Kesenjangan Gender) • Perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak, kasus traficking dan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). • Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Pariaman berdasarkan hasil sensus penduduk 2015 , dan rendahnya kualitas penduduk (terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan), persebaran dan mobilitas penduduk termasuk data dan informasi kependudukan. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan kependudukan masih banyak yang belum sinkron satu sama lain sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan lebih lanjut. Untuk itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan atau program untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut: 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, yaitu dengan pembinaan ke sejumlah sekolah di kota Pariaman dengan tujuan untuk mencapai Pengembangan Kota Layak Anak. 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yaitu dengan memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta pembinaannya. 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, yaitu dengan pembinaan dan perlombaan Desa Program Terpadu, memfasilitasi Organisasi Dharma Wanita ( DW ) dan memfasilitasi Gabungan Organisasi Wanita ( GOW ). 4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak, yaitu dengan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dan memfasilitasi Pengembangan Forum Anak Dalam Rangka Hari Anak Nasional, sehingga terlaksananya peringatan Hari anak Nasional dan terfasilitasinya kegiatan forum anak. 5. Program Keluarga Berencana, yaitu dengan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan alkon bagi keluarga Miskin, Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), Pembinaan Keluarga Berencana, sehingga terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelayanan KB Bagi Kartu Keluarga Miskin melalui Manunggal KB-KES, tersedianya Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) kepada masyarakat tentang kependudukan dan KB serta terlaksananya Hari Keluarga Nasional (Harganas). 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, yaitu dengan pembinaan dan temu kreatifitas remaja serta orientasi bagi karang taruna dan saka kencana sehingga ada beberapa peserta yang bias dijadikan utusan provinsi. 7. Program Pelayanan Kontrasepsi, yaitu dengan pelayanan pemasangan konstrasepsi KB sehingga meminimalisir meningkatnya jumlah penduduk dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, yaitu dengan pengelolaan data dan informasi program Keluarga Berencana, 9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling, yaitu dengan pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling. Dari semua kegiatan atau program diatas maka memerlukan biaya dan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan serta penanggulangan dari masalah-masalah yang timbul jika tidak ada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB). Berdasarkan uraian diatas maka prosedur dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaranbelanja daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan praktek kerja lapangan/magang dan penelitian mengenai penyusunan terhadap anggarannya yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir. Untuk itu penulis mengambil judul “PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB) KOTA PARIAMAN”]=]]]]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Actions (login required)

View Item