KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH NASIONAL DEMOKRAT KOTA PADANG TERHADAPMASYARAKAT TAHUN 2012

RACHMAT, AFANDI (2013) KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH NASIONAL DEMOKRAT KOTA PADANG TERHADAPMASYARAKAT TAHUN 2012. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 186.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (462kB)

Abstract

Latar Belakang Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah (Cangara, 2011:165). Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Ini menjadi keharusan suatu negara yang ingin diakui keberadaannya oleh negara lain harus mencantumkan prinsipprinsip demokrasi dalam undang-undang dasarnya. Menurut Cangara (2011), pembentukan partai politik harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan mayoritas maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa yang akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum. Proses reformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim Soeharto telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan politik Indonesia. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan aspirasi masyarakat menjadikan proses demokrasi berjalan dengan cepat di Indonesia. Kebebasan mengeluarkan pendapat 3 itu mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat yang demokratis. Untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat tersebut, munculah partaipartai baru yang mengusung aspirasi rakyat yang selama ini dikekang oleh Orde Baru. Fenomena ini dapat kita lihat pada Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 1999, dimana partai yang menjadi peserta sebanyak 48 partai (Pemilu 2004,htm). Hal ini membuktikan bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Bentuk dari sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas dan berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari partai politik berbeda dengan suatu gerakan yang merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik (Budiardjo, 1992:162). Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik itu sendiri. Komunikasi politik sangat diperlukan karena partai politik melakukan komunikasi dengan masyarakat atau 4 audiens untuk “menjual” produk politik mereka berupa pemikiran, ide-ide serta tujuan-tujaun untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan memilih partai tersebut untuk menyalurkan aspirasi mereka. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Rush dan Allthof (1995), bahwa: Pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan audiens atau pendengar. Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan, karena itu sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik, misalnya media cetak (surat kabar, tabloid, majalah, buku), media elektronik (film, radio, televisi, video, komputer, internet), media format kecil (leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin), media luar ruang/outdoor media (baliho, spanduk, reklame, elektronik board, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, block note, pulpen, gantungan kunci, payung) dan segala sesuatunya yang bisa digunakan untuk membangun citra/image building (Cangara, 2011:32). Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya 5 kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi atau pesan. Disini mereka sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi tersebut secara tepat terhadap audiens atau pendengar, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dari atas ke bawah. Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut. Salah satu partai baru yang muncul di era reformasi ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai NasDem dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2011. Kelahiran Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam pencaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Ada tiga serangkai, yakni Patrice Rio Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang jurnalis dan Ahmad Rofiq seorang aktivis gerakan yang menjadi motornya, selain mereka ada eksponen aktivis ’98 kaum muda professional, advokat, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Tani dan lain sebagainya (Restorasi Indonesia, 2011:18-19). Menurut visi dan misi organisasi, NasDem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Gerakan ini dilandaskan atas tiga hal, yaitu politik solidaritas, ekonomi emansipatif dan partisipatif serta budaya gotong-royong. Restorasi adalah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama (Restorasi Indonesia, 2011:24). Pada 6 tanggal 11 November 2011, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan hasil verifikasi partai bahwa dari 14 partai politik yang mendaftar hanya satu partai yang lulus verifikasi yaitu Partai NasDem. Partai NasDem sebagai organisasi politik yang baru berdiri tentu perlu perencanaan pengelolaan organisasi yang terorganisir, sistematik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Perlu dipahami bahwa banyak partai politik baru yang tidak mampu untuk mengelolah sebuah partai politik dalam konteks pengelolaan yang profesioanal dan transparan. Fakta ini dapat kita lihat dari beberapa partai politik yang tidak lulus dalam verifikasi partai peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU, namun hal tersebut tidak terjadi kepada NasDem. Partai NasDem dapat mengumpulkan basis massa yang menjadi akar yang kuat dalam partai NasDem. Hubungan komunikasi politik yang dilakukan oleh NasDem secara intern dan ekstern dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Partai NasDem telah memiliki struktur partai di 33 provinsi di Indonesia dan hampir 100% di kabupaten/ kota, dan kecamatan di seluruh Indonesia (Kompas.com, 26/7/2011). Rilis hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai dengan 5 Maret 2012, menempatkan Partai NasDem menduduki peringkat keempat terbanyak dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan tingkat keterpilihan 5,9 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa NasDem sudah mendapat tempat di hati masyarakat. 7 Gambar 1.1 Persentase DukunganMasyarakat Atas Partai Politik Lama dan Partai-Partai Baru (Bila Pemilihan Anggota DPR Diadakan Sekarang) Sumber: Endang Setyawati (http://www.journal.unair.ac.id) Kemunculan NasDem di kancah politik nasional sangat diperhitungkan. Partai yang mengusung restorasi atau Gerakan Perubahan ini meskipun sebagai partai politik baru, partai ini sudah dipersiapkan secara matang, baik dari sisi organisasi maupun SDM (sumber daya manusia) pengurusnya, gebrakan NasDem ini bahkan menjadi ancaman bagi parpol-parpol besar lainnya. NasDem telah membuka cabang partai di semua kota, termasuk di Kota Padang. Peminat partai NasDem di Kota Padang dapat digolongkan cukup tinggi 8 dan paling banyak dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Daftar Jumlah Caleg Anggota O250 Partai NasDem Se-Sumatera Barat Sampai 15 Februari 2013 NO Nama Daerah Jumlah Caleg Jumlah O250 Keterangan 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DPR-RI Provinsi Agam Kota Solok Padang Pariaman Bukittinggi Sawahlunto Pasaman Lima Puluh Koto Kota Pariaman Sijunjung Dharmasraya Tanah Datar Pesisir Selatan Mentawai Pasaman Barat Payakumbuh Kab. Solok Solok Selatan Padang Panjang Padang 15 Orang 59 Orang 58 Orang 30 orang 57 Orang 39 Orang 24 Orang 72 Orang 54 Orang 20 Orang 34 Orang 45 Orang 55 Orang 73 Orang 73 Orang 53 Orang 36 Orang 51 Orang 34 Orang 36 Orang 55 Orang 20828 60549 12052 4205 25398 2171 476 29812 6657 9292 842 3007 7140 2621 1013 11052 8597 18040 13935 314 25465 263466 Sumber : DPW NasDem Sumatera Barat Untuk itu, upaya menyatukan visi dan misi membesarkan partai akan terjalin komunikasi antara pengurus partai mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), sampai tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), namun potensi-potensi di tingkat daerah masih belum bisa digarap secara maksimal. Beberapa aspek manajemen itu seperti terkait ideologi 9 dan program partai politik, pola rekrutmen, pengkaderan dan sumber pendanaan partai politik. Potensi- potensi tersebut tidak terlaksana dengan baik karena image partai yang selama ini tidak baik. Atas dasar beberapa pola pemikiran diatas maka perlu adanya pelaksanaan komunikasi politik secara tepat yang dilakukan pengurus DPD NasDem Kota Padang dengan masyarakat. Dengan terbentuknya saluran komunikasi yang dibentuk secara tepat akan mengefektifkan tujuan-tujuan partai, dan secara efeisien penggunaan waktu dan dana akan terlaksana dengan baik.

Actions (login required)

View Item