PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH NOTARIS DAN/ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PADANG

THESA, AYUTHA PUTRI (2017) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH NOTARIS DAN/ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
Preview	Text (Bab I pendahuluan) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (347kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR (PENUTUP ATAU KESIMPULAN)) BAB AKHIR (PENUTUP ATAU KESIMPULAN).pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (257kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Notaris dan/atau PPAT adalah salah satu wajib pajak orang pribadi atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran pajak penghasilan terhadap Notaris dan/atau PPAT, maka perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait jasanya, bagaimanakah peran Notaris dan/atau PPAT dalam pembayaran Pajak Penghasilan terkait jasanya serta Kendala apa saja yang ditemui pihak pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait jasanya. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut diatas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan/atau PPAT yang terdapat di kota Padang yang berjumlah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang Pihak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris dan/atau PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan menggunakan sistem self assessment, sehingga perhitungan PPh yang dipakai adalah Perhitungan Neto tersebut dengan dasar pencatatan. Hubungan antara sistem self assessment juga dikaitkan dengan teori daya pikul yang menyatakan bahwa pembayaran pajak didasarkan atas kemampuan seseorang. Peran Notaris dan/atau PPAT dalam pembayaran pajak merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perpajakan juga mempunyai peran yang sangat signifikan karena dari Notaris dan/atau PPAT berperan sebagai pemotong pajak dan penerima pajak penghasilan Pasal 21 , hanya saja peran Notaris dan/atau PPAT sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 belum dapat dilaksanakan karena perolehan penghasilan karyawan yang dipekerjakan Notaris dan/atau PPAT masih berada dibawah standar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 4.500.000/bulan. Dalam pelaksanaanya, pihak pajak sering terdapat kendala berupa idak patuhnya Notaris dan/atau PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan, kurang terbukanya terhadap laporan catatan atau administrasi dari Notaris dan/atau PPAT, kurang sosialisasi dan kesabaran akan tahu lebih dalam tentang perpajakan termasuk jenis jenis pajak yang dilaporkan. Untuk itu dilakukan upaya pemeriksaan terhadap mereka yang tidak patuh dan menerapkan sanksi yang tepat. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait aspek perpajakan serta adanya aturan hukum tersendiri mengenai perhitungan PPh Notaris dan/atau PPAT berkaitan dengan tarif honorarium atas jasa hukum yang diberikan Notaris dan/atau PPAT. Kata Kunci :Pajak Penghasilan, Self Assesment System, Notaris dan/atau PPAT

Actions (login required)

View Item