PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGADAAN BARANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PADA TAHUN ANGGARAN 2015 (Studi Kasus Pengadaan Excavator Mini)

Handri, Yuliana (2017) PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGADAAN BARANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PADA TAHUN ANGGARAN 2015 (Studi Kasus Pengadaan Excavator Mini). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK DAN COVER 1.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB I.pdf - Published Version Download (381kB) | Preview
Preview	Text (BAB akhir (Penutup/Kesimpulan)) BAB AKHIR penutup dan keimpulan.pdf - Published Version Download (113kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
	Text (Tesis full text) WATERMARK TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode serta proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa ini pada dasarnya melibatkan pihak pengguna barang dan jasa serta pihak penyedia barang dan jasa. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : 1). penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah (studi kasus pengadaan barang excavator mini), 2). Bagaimana sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskripstif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan prinsip transaparan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta sinkronisasinya dalam penerapan prinsip tersebut. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta data yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). kegiatan pengadaan barang/jasa dalam hal ini tentang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 1 (satu) unit Excavator Mini sebagai bahan penelitian dari penulis berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Excavator Mini Nomor 680/01/PAB-APBD/UPTALKAL-DPU/IV-2015, 2). Sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah yaitu terdapat beberapa ketrentuan yang melarang berbagai tindakan yang bisa memicu tidak diterapkannya prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain Penyuapan, Menggabungkan atau memecah paket pekerjaan, Penggelumbungan harga, Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa, Penunjukan langsung dan Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan. Kata kunci : Penerapan Prinsip, Pengadaan Barang

Actions (login required)

View Item