PELAYANAN BLSMDI KELURAHANMATA AIR TIMUR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG

RAGA, PUJADHITA (2013) PELAYANAN BLSMDI KELURAHANMATA AIR TIMUR KECAMATAN PADANG SELATAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 178.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (591kB)

Abstract

Latar BelakangMasalah Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, demikian salah satu kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002. Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan masih banyak menunjukkan hal ini. GDS 2002 menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan kepentingan politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggaraan pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan dan ketidak pastian tadi1. 1 M. Nasuhi. 17 Desember 2012. “ Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Indonesia”. (Online) 3 Permasalahan umum yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang harus diberikan kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah budaya kerja yang kaku, kinerja yang tidak sesuai tupoksi, informasi yang terhimpun kurang akomodatif menyebabkan masyarakat menilai bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum maksimal atau dengan kata lain pelayanan prima belum diterapkan dalam melayani kebutuhan pelanggan. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh kantor-kantor pelayanan publik pe me rintah dan perusahaan ne gara, belum sepenuhnya mem be rikan pelayanan yang diha rapkan masyarakat. Buktinya, ma sih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman, yang menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di kota Padang masih melakukan pelanggaranpelanggaran. Pelanggaran yang dimaksudkan di antaranya pelayanan di bank, peru sahaan air minum, penegak hukum, instansi pemerintahan, dan perusahaan listrik2. Salah satu permasalahan besar yang ditemukan dari hasil supervisi ombudsman adalah masalah pelayanan di lingkungan instansi pemerintahan. http://suhynas.blogspot.com/2012/12/jurnal.html?zx=908c91398222e242 diakses 17 April 2013 pukul 14.26 2 Padang Ekspres. 2013. 3 April. Ombudsman Awasi Pelayanan Publik.Online. Diakses 2 Mei 2013 pukul 13.29 4 Permasalahan tersebut berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Contoh kasus yang berhasil diamati adalah terdapat dua jalur pengu rusan paspor, jalur res mi sehar ga Rp255 ribu dan melalui calo Rp500 ribu untuk 2 hari dan Rp700 ribu untuk 4 hari sedangkan untuk pengurusan normal urusannya diperlambat sehingga masyarakat digiring untuk memilih jalur cepat dan mengeluarkan biaya yang cukup besar3. Persoalan-persoalan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima juga terjadi di Kota Padang, tepatnya di kelurahan Mata Air Timur kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Dari data awal ditemukan bahwa dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik ada berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi di kelurahan Mata Air Timur kecamatan Padang Selatan kota Padang dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif. Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat. Prosedur pelayanan, misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan, tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedurnya berbelitbelit dan rumit. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi per 22 Juni 2013. Sebagai kompensasi kenaikan harga, di hari yang sama pemerintah juga mencairkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada 3 Padang Ekspres. 2012. 21 Desember. Pelayanan Publik Masih Buruk.Online. Diakses 2 Mei 2013 pukul 13.35 5 masyarakat yang miskin dan hampir miskin. Berdasarkan data yang diperoleh lebih kurang 275.431 kepala keluarga akan memeproleh bantuan BLSM di Sumatera Barat. Sejumlah warga miskin mengeluh mereka tidak menerima KPS dan tidak tercatat sebagai penerima BLSM, padahal mereka adalah keluarga miskin yang selama ini menerima beras. Selanjutnya, dalam pemberitaan surat kabar online banyak ditemukan masalah terkait penerimaan BLSM di Kota Padang. Masalah yang ditemukan dalam pelaksaaan pelayanan BLSM, yaitu (1) waktu pelaksanaan yang lama dengan alasan penciran terlambat, (2) ditemukan penerimaan yang tidak tepat sasaran, (3) pemberitahuan prosedur pengambilan BLSM yang tidak menyeluruh sehingga pengetahuan masyarakat terkait BLSM sangat minim, dan (4) adanya pungutan liar dalam bentuk pemotongan dana BLSM sebagai uang administrasi pengurusan dari pihak pelayanan.4 Masalah-masalah penyelenggaraan pelayanan publik yang ditemukan di kelurahan Mata Air Timur kecamatan Padang Selatan kota Padang adalah belum optimalnya penerapan good governance (kepemerintahan yang baik). Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Konsep ini digunakan untuk mengatasi penyelenggaran pelayan publik yang tidak baik. Permasalahan penerapan kepemerintahan yang baik yang belum dioptimalkan di kelurahan Mata Air Timur 4 Teguh. 2013. Evaluasi Pemegang KPS. Diakses tanggal 20 Juli 2013. 6 kecamatan Padang Selatan kota Padang adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Masalah yang sering ditemui di kelurahan Mata Air Timur kecamatan Padang Selatan kota Padang adalah masalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah akuntabilitas yang masih belum diselesaikan adalah masalah disiplin kerja. Hal tersebut tergambar pada proses penyelenggaraan yang kurang prima. Kasus-kasus yang sering ditemui, seperti terlambat masuk kerja, layanan yang tidak tepat waktu, keterbukaan informasi yang tidak merata, dan kurangnya kepuasaan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Di samping itu, hasil wawancara awal menunjukkan bahwa kendala infrastruktur organisasi yang belum mendukung pola pelayanan prima yang diidolakan menjadi permasalahan yang terjadi di kelurahan Mata Air Timur kecamatan Padang Selatan kota Padang. Hal ini terbukti dengan belum terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang memihak publik serta standar kualitas minimal yang semestinya diketahui publik selaku konsumennya di samping rincian tugas-tugas organisasi pelayanan publik secara komplit. Standard Operating Procedure (SOP) pada masing-masing service provider belum diidentifikasi dan disusun sehingga tujuan pelayanan masih menjadi pertanyaan besar. Akibatnya, pada satu pihak penyedia pelayanan dapat bertindak semaunya tanpa merasa bersalah (guilty feeling) kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item