PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI

WEDI, RADIAN DASRIL (2015) PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 363.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik di Pemerintahan Nagari Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk terwujudnya suatu kinerja penyelenggara Pemerintahan pelayanan publik yang baik, amanah serta demokratis (Good Governance) penyelenggara Pemerintahan harus memahami serta mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Penerapan prinsipprinsip Good Governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat, serta sangat efektif mencegah penyimpangan dan korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Usaha Pemerintah membangun kepercayaan publik, peneliti melakukan penelitian tentang tata kelola Pemerintah di KeNagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti yang memiliki misi yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kurangnya pemahaman aparat pemerintahan di Kenegarian Air Haji tentang akuntabilitas dalam pelayanan publik, karena sistem pemerintahan yang diterapkan merupakan gabungan antara sistem demokrasi dengan sistem adat. (2) Penyampaian informasi kemasyarakat biasanya dilakukan melalui surat edaran dan sidang shalat jumat di mesjid di sekitar KeNagarian Air Haji. (3) Tentang ketebukaan informasi pada masyarakat, Wali Nagari Air Haji menyediakan papan informasi yang disediakan di kantor Wali Nagari, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang tersedia disana. (4) Masih adanya keluhan dari masayarakat bahwa seringkali laporan dan informasi tidak sampai kemasyarakat serta ninik mamak Nagari. Tanpa ada alasan yang jelas musyawarah hanya dilakukan oleh pihak tertentu saja. Kata Kunci : Akuntabilitas, Good Governance

Actions (login required)

View Item