PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

elvyasa, elvyasa eka zayuti (2017) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR. Diploma thesis, universitas andalas.

Preview	Text (abstrak) Abstrak y.pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I PENDAHULUAN y.pdf - Published Version Download (437kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) bab 4 y.pdf - Published Version Download (60kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAK1 y.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
Preview	Text (skripsi full text) skripsi full(2).pdf - Published Version Download (990kB) | Preview

Abstract

Menurut pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tedapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia, seperti perdagangan anak, kekerasan pada anak, pembunuhan dan pencabulan anak. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian berdasarkan latarbelakang dengan judul penulisan yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/Pn.Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar. Adapun rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar Dari hasil penelitiandalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan no 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK. bahwa Majellis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana terdakwa ( tindak pidana pencabulan anak) bersikap koorperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.

Actions (login required)

View Item