Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota Pariaman

Ditha, Fara (2023) Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota Pariaman. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (Full Tesis) Tesis a.n. Fara Ditha NIM 2120113044 (Watermark) FINAL OK(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

PENDAFTARAN TANAH JALAN UMUM SEBAGAI ASET PUBLIK DI KOTA PARIAMAN (Fara Ditha, 2120113044, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 116 Halaman) ABSTRAK Tanah jalan umum merupakan aset publik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa penguasaan jalan umum ada pada negara. Sebagai objek tanah negara, maka sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, pendaftaran tanah jalan umum dilaksanakan dengan membukukan bidang tanahnya dalam daftar tanah. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberi pemahaman berbeda. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mensertipikatkan seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan private domein atau public domein yang melekat pada objek tanah yang akan didaftar. Berpedoman pada regulasi tersebut dan dengan didasarkan pada KIB A, Pemerintah pusat dan daerah melakukan pendaftaran tanah jalan umum melalui program Sertipikasi Barang Milik Negara/Daerah, prosesnya sampai pada tahap penerbitan Sertipikat Hak Pakai. Dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama pemerintah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah jalan umum yang seharusnya ada pada negara, berubah menjadi dimiliki oleh intansi pemerintah bersangkutan, dalam hal ini menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Jenis peneitian penulis adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif kualitatif, data yang digunakan bersumber dari BPKPD Kota Pariaman dan Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman mendaftarkan tanah jalan umum berpijak pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlahir sebagai akibat adanya Instruksi KPK, 2. Dalam administrasi pertanahan, semula status tanah jalan umum adalah sebagai tanah negara (TN), namun karena telah tercatat pada KIB A Pemerintah Daerah Kota Pariaman, maka status tanah jalan umum tersebut menjadi Hak Pakai (P), 3. Proses pendaftaran tanah jalan umum sebagai aset publik ini sama dengan proses pendaftaran tanah instansi pemerintah yang objeknya akan atau telah digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas instansi pemerintahan yang bersangkutan, yaitu melalui Pendaftaran permohonan pengukuran dan pemetaan kadasteral serta permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah, Pembayaran PNBP (Rp 0), Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Pemeriksaan Tanah, Pembuatan dan Penerbitan SK Hak Pakai, Cetak PBT, Pendaftaran Surat Keputusan Hak Pakai, Pembuatan Sertipikat, Buku Tanah dan Surat Ukur, Penyerahan Sertipikat Hak Pakai. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Negara, Aset Publik, Barang Milik Daerah.

Actions (login required)

View Item