EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN/ GROSSE AKTA AKIBAT WANPRESTASI (PADA PERKARA NOMOR : 0236/PDT.G/2014/PA.BKT DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)

Mutiara, Rahmadhani (2017) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN/ GROSSE AKTA AKIBAT WANPRESTASI (PADA PERKARA NOMOR : 0236/PDT.G/2014/PA.BKT DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (anstrak) COVER skripsi FIX.docx watermark.pdf - Published Version Download (227kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I-min.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV-min.pdf - Published Version Download (73kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) DAFTAR PUSTAKA -min.pdf - Published Version Download (91kB) | Preview
	Text (tugas akhir full text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Suatu perjanjian merupakan persetujuan atau perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang atau dua orang lebih, yang mana mereka itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan dalam mencapai tujuan yang sama. Sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian utang-piutang. Apabila orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya dapat disebut wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah yang digugat di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi utangnya. Tulisan ini membahas tentang Eksekusi Hak Tanggungan/Grosse Akta akibat Wanprestasi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ini menimbulkan beberapa masalah mengenai faktor terjadinya wanprestasi, dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara eksekusi hak tanggungan, dan akibat hukum dalam gugatan wanprestasi terhadap hak tanggungan/Grosse akta. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum atau undang-undang yang berlaku. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian, selama ini terhadap utang-piutang atau sengketa perdata tentang pembiayaan/bank dilaksanakan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Kemudian dengan munculnya lembaga pembiayaan yang memakai syariat islam baik bank/bukan bank bila terjadi sengketa perdata maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini di atur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah jika terjadi sengketa perdata maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan beberapa bukti yang diajukan penggugat. Dengan melihat bukti-bukti tersebutlah hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sehingga memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan telah wanprestasi, serta membayar ganti rugi kepada penggugat. Akibat hukum yang diterima tergugat dia tidak bisa membantah dan tidak menggunakan haknya, apa yang di gugat oleh penggugat harus diterimanya, dan di putus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item