KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Candra, Feri Caniago (2023) KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	Text (BAB Akhir) BAB Paling Akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text (Full Tesis) Tugas Akhir Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pusstakkaa.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (307kB)

Abstract

Norma dalam Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Rekomendasi pengembalian kerugian negara menyatakan nominal yang harus dikembalikan. Akan tetapi, dalam ketentuan lain mengatur bahwa kerugian negara dalam LHP BPK adalah informasi yang masih perlu dilakukan pemeriksaan, penghitungan, dan penetapan nilai kerugian oleh yang berwenang. Sementara salah satu unsur kerugian negara adalah nyata dan pasti jumlahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat rekomendasi pengembalian kerugian negara berdasarkan tugas dan wewenang BPK dan untuk mengetahui pengaturan dampak atas keputusan dari proses pengenaan dan tuntutan ganti kerugian negara terhadap tindak lanjut pengembalian kerugian negara dalam LHP BPK. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Rekomendasi dalam LHP BPK yang telah diterbitkan bersifat final dan mengikat. Sedangkan untuk kerugian negara yang dinyatakan dalam temuan dan rekomendasi masih membutuhkan proses penilaian dan/atau penetapan untuk dilakukan penggantian dan/atau tuntutan ganti kerugian negara. 2) Pengaturan dampak atas keputusan dari proses pengenaan dan tuntutan ganti kerugian negara terhadap tindak lanjut rekomendasi pengembalian kerugian negara belum memberikan kepastian hukum bagi BPK dan pihak yang berkewajiban menindaklanjuti. Peraturan BPK tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan belum menjadi satu sistem norma dengan peraturan tentang pengenaan, penilaian dan/atau penetapan penggantian kerugian negara. Kata Kunci: Rekomendasi BPK, Pengembalian Kerugian Negara.

Actions (login required)

View Item