Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pengikatan Fidusia Secara Di Bawah Tangan Pada Swamitra Geha Insani Cabang Padang

Gunanda, Rizal (2017) Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pengikatan Fidusia Secara Di Bawah Tangan Pada Swamitra Geha Insani Cabang Padang. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Kesimpulan) BAB IV Kesimpulan.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (336kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL TEXS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Perusahaan pembiayaan dalam pembiayaan mikro yang mana kendaraan bermotor sebagai jaminan kebendaan, melakukan pengikatan atas kendaraan itu sebagai jaminan fidusia. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia (UUJF) mewajibkan jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi perusahaan pembiayaan melakukan pengikatan jaminan fidusia tidak dengan akta notaris dan tidak didaftarkan, sehingga pengikatan itu adalah pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan. Akibatnya perusahaan pembiayaan mendapat kendala apabila debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan (wanprestasi), yang seharusnya dapat melakukan eksekusi atas jaminan itu sebagai kreditur yang didahulukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab lembaga pembiayaan melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis secara pendekatan yuridis empiris, yaitu yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang perjanjian pembiayaan, dan didukung dengan wawancara kepada responden, yaitu: Kepala Bagian atau Pimpinan perusahaan pembiayaan Mikro, Notaris, Pengacara di Kota Padang.Hasil penelitian menunjukkan, lembaga pembiayaan yang dijadikan objek penelitian di Kota Padang melakukan perjanjian fidusia di bawah tangan disebabkan beberapa faktor, yaitu: membantu nasabah menekan biaya, persaingan bisnis, dan nilai plafon kredit yang relatif kecil dan jangka waktu kredit yang relatif pendek, sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya untuk pembuatan akta notaris dan biaya pendaftaran fidusia yang dipersyaratkan UUJF. Kedudukan hukum perjanjian fidusia secara di bawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat formalitas sesuai UUJF yang mewajibkan dengan akta notaris dan didaftarkan, tidak berarti bahwa perjanjian jaminan itu adalah batal, tetapi jika konsumen/debitur wanprestasi atau cidera janji, maka lembaga pembiayaan konsumen harus melakukan gugatan perdata ke pengadilan yang mana perjanjian itu hanya sebagai perjanjian biasa, yang tidak mempunyai kekuatan bagi lembaga pembiayaan konsumen itu sebagai kreditur preferensi (yang didahulukan) atas jaminan kebendaan tersebut. Disarankan kepada lembaga pembiayaan khususnya Swamitra Geha Insani Cabang Padang, membuat kebijakan biaya akta fidusia ditanggung penuh oleh perusahaan. Pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar surat kuasa debitur segera dibuat akta fidusia dan didaftarkan, sehingga tidak menunggu terjadinya debitur wanprestasi baru dilakukan, dan untuk pengikatan yang baru langsung dilakukan secara akta fidusia sesuai ketentuan UUJF. Dalam hal kompetisi bisnis dengan mempermudah proses tetap dilakukan analisis atau survei atas kemampuan membayar konsumen, dan kalau konsumen tidak layak maka harus ditolak, sehingga dapat diminimalisir debitur yang wanprestasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Pembiayaan, Akta Fidusia

Actions (login required)

View Item