PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING) BERKAITAN DENGAN PENCURIAN DATA

Hidayatullah, Tri Andika (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN (HACKING) BERKAITAN DENGAN PENCURIAN DATA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (BAB VI (Kesimpulan)) 3. BAB VI.pdf - Published Version Download (60kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Full Text) 5. Tesis Tri Andika Hidayatullah 2120113023.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hacking merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif. Tetapi dalam perkembangan nya Hacking digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Perlindungan hukum dari tindak pidana Cybercrime Hacking ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana Tindakan Hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data (3) Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh Penegak Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data? Jenis penelitian adalah Penelitian hukum normatif ditunjang dengan wawancara. Sumber data meliputi data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis deskriptif-analitis. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1) Tindakan hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data, penegakan hukum terhadap peretasan atau hacking masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif dikarenakan kurangnya pemahaman penyidik. (2) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peretasan (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data, perlindungan hukum dibagi 2 (dua) macam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. (3) Kendala-kendala yang ditemui oleh penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peretasan (Hacking) yang berkaitan dengan pencurian data, terdiri dari beberapa aspek yaitu: aspek penyidik, aspek alat bukti dalam proses penyidikan, aspek fasilitas, aspek jurisdiksi dan hambatan yang terdapat dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap peretasan menjadi tidak ideal karena terdapat kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai.

Actions (login required)

View Item