PELAKSANAAN DESA ANTI KORUPSI DI NAGARI KAMANG HILIA PADA TAHUN 2022

Muhammad, Aqil Mubarak (2023) PELAKSANAAN DESA ANTI KORUPSI DI NAGARI KAMANG HILIA PADA TAHUN 2022. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstark) SKRIPSI M. Aqil Mubarak - Copy.pdf - Published Version Download (708kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (Penutup) BAB VI Penutup Watermark.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI M. Aqil Mubarak Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Program desa anti korupsi merupakan program yang dilatar belakangi karena tingginya angka penyelewengan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. KPK menetapkan Kamang Hilia menjadi desa anti korupsi diantara 9 desa lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi yang dilakukan di Nagari Kamang Hilia. Penelitian ini menggunakan teori indikator desa anti korupsi oleh KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus instrumental. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia sudah memenuhi 5 indikator desa anti korupsi yaitu pertama penguatan tata laksana, adanya perna tentang perencanaan yaitu perna No. 7 Tahun 2018 tentang RPJM. Adanya perna No. 10 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan. Adanya Perna No. 04 tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Nagari Kamang Hilia terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi perangkat nagari. Adanya himbauan terkait gratifikasi dan juga ketersediaan pakta integritas. Kedua penguatan pengawasan, adanya evaluasi kinerja perangkat nagari. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Kamang Hilia, Bamus, Camat, DPMN, APIP dan Inspektorat. Ketiga, penguatan kualitas pelayanan publik, adanya layanan pengaduan, survey kepuasan masyarakat, serta adanya pelayanan yang dilakukan pada standar pelayanan (kesehatan, pendidikan, sosial, pengaduan masalah, pekerjaan umum dan kependudukan). Keempat, penguatan partisipasi masyarakat, adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP, adanya edukasi dan sosialisasi gratifikasi/suap kepada masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Kelima kearifan lokal, adanya hukum adat yang berlaku yaitu yaitu perna No. 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 tahun 2006 tentang adat nan diadatkan di Nagari Kamang Hilia, serta adanya buek arek yang berlaku di jorong yang berada Nagari Kamang Hilia.

Actions (login required)

View Item