PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Imelda, Hardi (2023) PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG. Masters thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK IMEL.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 IMEL.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR IMEL.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA IMEL.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (Full Tesis) Tesis IMELDA HARDI cetak.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG (Imelda Hardi, 21 20113 042, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas) ABSTRAK Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, untuk itulah Negara mengatur hal ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk menerapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menganut prinsip Negara “menguasai” dan bukan “memiliki”. Bahwa kedudukan Negara hanya sebatas penerima kuasa dari rakyat dan hanya berfungsi sebagai petugas bangsa yang menyelenggarakan penguasaan tanah berdasarkan konsep hak menguasai dari Negara. Oleh karena itu, Negara tidak berkedudukan sebagai pemilik (eigenaar). Pemilik atas tanah adalah rakyat yang didesain mempunyai hubungan hukum yang kuat dan penuh atas tanah. Atas dasar itu, di dalam Hukum Pertanahan, instansi pemerintah tidak dimungkinkan mempunyai Hak Milik. Jika instansi pemerintah memerlukan tanah, hak penguasaan yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah hanya dimungkinkan ke dalam dua jenis, yaitu Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Sementara itu, persoalan pendaftaran tanah juga merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam pengelolaan aset tanah Pemerintah. Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tesis ini fokus pada; 1) penguasaan dan pengelolaan Tanah Pemerintah oleh Pemerintah Daerah, 2) penguasaan Tanah Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kota Padang, serta 3) penguasaan dan pengamanan Tanah Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, empiris dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari regulasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset tanah serta hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tanah Pemerintah Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan aset tanah oleh Pemerintah Kota Padang oleh OPD pengguna tanah. Selanjutnya, 3 (tiga) upaya pengamanan aset tanah harus dilaksanakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agar terwujud kepastian hukum aset tanah Pemerintah Kota Padang yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kata kunci: Tanah Pemerintah, Aset Tanah, Barang Milik Daerah.

Actions (login required)

View Item