Muhammad, Gery Al Januardo (2023) PERLINDUNGAN HAK PEGAWAI PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT UPAH DAN PESANGON. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (210kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (391kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (266kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodesasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. UUD NRI 1945 terdapat pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. "Hak untuk tidak diperbudak" sebagaimana yang dibunyikan di dalam Pasal tersebut tentu memiliki kaitan erat dengan dunia ketenagakerjaan. Hak tersebut berkaitan dengan balas jasa yang layak antara pemberi dan penerima kerja (pekerja). Guna mengakomodir hal ini dibuatlah regulasi khusus guna menaungi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Namun seiring berjalannya waktu UU Naker ini mengalami perubahan dan/atau di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan latar belakang peneliti maka permasalahan pada penelitian ini adalah, pertama bagaimana pengaturan hak peawai terkait upah dan pesangon perusahaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahin 2020 tentang Cipta Kerja, kedua Bagaimana perlindungan hak pegawai perusahaan terkait Upah dan Pesangon dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan denan cara mempelajari peraturan Perundang-undanang yang berkaitan denan masalah yan diteliti. Dari pertanyaan yan diteliti maka hasil yang ditemukan yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini terjadi pengurangan komponen bahasan dimana pada undang-undang sebelumnya berjumlah 10 komponen bahasan menjadi hanya 7 komponen bahasan. Oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk menyederhakan regulasi yang dirasa terlalu rumit dan cenderung membuat menurunnya pertumbahan ekonomi dan investasi di Indonesia. Namun nyatanya penyederhanaan regulasi ini justru menjadi permasalahan baru, yaitu melemahnya nilai tawar dan perlindungan hak-hak pekerja untuk menerima upah yang layak. Kedua, Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara penuh diberikan kepada pekerja/buruh sebagaimana seharusnya teori dari negara hukum, perlindungan hukum, hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan dan konfigurasi politik hukum yang melindungi hak-hak pekerja/buruh yang secara posisi tawar lebih rendah dan lemah dari pada perusahaan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Didi Nazmi, S.H., M.H Henny Andriani. S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 18 Sep 2023 08:11 |
Last Modified: | 18 Sep 2023 08:11 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/214143 |
Actions (login required)
View Item |