PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ALAT KONTRASEPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA BARAT

Mutiara Putri, Rahayu (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ALAT KONTRASEPSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Fakultas Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat harus mengacu kepada beberapa aturan yaitunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,Peraturan BKKBN No. 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana,serta Perjanjian Pengadaan Barang. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang alat kontrasepsi melalui e-purchasing mengalami kendala dalam beberapa pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan melanggar hal yang telah diperjanjikan. Maka oleh sebab itu penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Alat Kontrasepsi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan alat kontrasepsi oleh pejabat pembuat komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kedua, Apa saja kendala yang ditemui serta bagaimana cara penyelesaiannya pada pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi oleh pejabat pembuat komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan data primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait buku, jurnal ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pelaksanaan Pengadaan Barang Alat Kontrasepsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dalam proses pengadaan barang alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN terjadi perjanjian tertulis diantara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia atau pelaksana. Dalam pengadaan barang alat kontrasepsi oleh BKKBN provinsi Sumatera Barat didahului dengan adanya nota kesepahaman antara Kepala Kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan Kepala BKKBN. Semua kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi diselesaikan dengan jalur damai. Hal ini dikarenakan penyedia merupakan penyedia tetap dari tahun ke tahun pada saat pengadaan alat kontrasepsi dan juga jika harus dilakukan pengadaan dengan penyedia baru maka akan memakan waktu yang cukup panjang. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Komitmen, Perjanjian, Pengadaan Alat Kontrasepsi

Actions (login required)

View Item