PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN TANAH DATAR)

Vorry, Rahmad (2023) PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN TANAH DATAR). Masters thesis, Program Magister Kenotariatan.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK VORRY.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Bab 1) BAB 1 VORRY.pdf - Published Version Download (555kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR VORRY.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA VORRY.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Vorry Rahmad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Tanah Datar) (Vorry Rahmad, NIM: 1920123067, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 halaman, 2023) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah, serta kepastian hukum pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang diserahkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data primer dan wawancara terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menemukan permasalahan yang sering terjadi dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah adalah belum disosialisasikannya Peraturan terkait Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada pengembang sehingga sampai saat ini belum terdapat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu mensosialisasikan kepada stakeholders terkait diantaranya pengembang dan masyarakat serta menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan kerja sama dengan Kantor Pertanahan untuk mendapatkan data terhadap perumahan dan permukiman yang belum memiliki rencana tapak (site plan) sehingga dapat tetap dilakukan penyerahan, serta kerja sama dengan PPAT untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akurasi data yang dituangkannya ke dalam Akta. Selanjutnya pada tahap proses pendaftaran atau penatausahaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah sehingga penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dapat dioptimalkan. Kata Kunci: Penyerahan Praasarna, Sarana dan Utilitas Umum

Actions (login required)

View Item