PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PEKERJA SWASTA DENGAN STATUS PROBATION ATAU MASA PERCOBAAN DI KOTA PADANG

Sherly, Mutya (2023) PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PEKERJA SWASTA DENGAN STATUS PROBATION ATAU MASA PERCOBAAN DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Dan abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (659kB)
	Text (BAB V) BAB V (PENUTUP).pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text (TESIS FULL) tesis full sherly.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pemenuhan hak pekerja berupa jaminan kesehatan merupakan program yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang hak dasar atas rasa aman yang dimiliki oleh pekerja/karyawan. Diantaranya, hak atas kesejahteraan mencakup program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Pengaturan Atau Perlindungan Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan Di Kota Padang?, 2) Faktor yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan KesehatanTerhadap Pekerja Dengan Status Probation Atau Masa Percobaan di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, mencakup seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, dalam penelitian ini selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data empiris, namun tidak menghilangkan sifat penelitian ini sebagai penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Tidak terimplementasinya Undang-undang dan semua aturan yang mengatur tetang jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status Probation secara menyeluru, 2) Harus ada kebijakan yang di keluarkan pemerintah secara tegas perihal sanksi yang diberikan apabila pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Actions (login required)

View Item