PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES KOTA PADANG

Hasrul, Fajri (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Absrak) COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 (2).pdf Download (324kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) PENUTUP.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (5).pdf Download (153kB)
	Text (Tesis Full) Tesis - Fajri Hasrul - 1920123043 FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia masih dianggap lemah. Dalam sebuah perjanjian pembiayaan, kreditur memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari debitur, sehingga debitur dianggap lebih membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dibandingkan kreditur. Dalam kenyataannya, sering terjadi debitur merupakan pihak yang melakukan cedera janji dan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya dengan melanggar klausul-klausul yang ada dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai tindakan untuk menghindari kerugian perusahaan akibat wanprestasi oleh debitur, perusahaan pembiayaan melakukan penarikan terhadap objek jaminan, termasuk penarikan secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menganalisis penarikan paksa yang dilakukan oleh PT. ACC Cabang Padang dan permasalahan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam proses penarikan paksa objek jaminan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari key informant yang berada di PT. ACC Cabang Padang dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber rujukan hukum. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa Undang Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 11 dan pasal 12 UUJF. UUJF juga memberikan kepastian hukum pada kreditur untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan jika debitur wanprestasi, secara parate eksekusi sesuai dengan pasal 15 UUJF. Ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa juga telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa penarikan paksa dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Hasil penelitian di ACC Cabang Padang menemukan bahwa penarikan paksa yang dilakukan berdasarkan dua kasus yang dianalisis sudah dilakukan sesuai persyaratan yang di sebutkan dalam UUJF dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan dua kasus ini debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyeleasikan kewajibannya. Penelitian ini menemukan bahwa debitur telah melanggar pasal 23 UUJF, dengan melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Sesuai dengan UUJF, dalam kasus ini kreditur tidak hanya dapat melakukan penarikan, tapi debitur juga dapat dipidanakan sesuai pasal 36 UUJF. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, kepastian hukum, kreditur, penarikan paksa, perlindungan hukum

Actions (login required)

View Item