Keadilan Transisional Yang Berpusat Pada Korban Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

Junaedi, Saibih (2023) Keadilan Transisional Yang Berpusat Pada Korban Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstract.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Bab I Pedahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V (2).pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka (2).pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (Disertasi Full Text) Full Disertasi Ver.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Disertasi ini mengkaji peristiwa Tanjung Priok 1984 yang menewaskan banyak pengunjuk rasa. Masih terdapat pertanyaan selama lebih dari 30 tahun mengenai jumlah sebenarnya korban yang terbunuh atau yang hilang, karena keluarga korban terlalu takut untuk berbicara tentang orang yang mereka cintai. Isu yang menjadi protes para korban adalah tuntutan pembebasan pemimpin komunitas Muslim. Kekejaman yang terjadi di Tanjung Priok adalah akibat dari protes masyarakat atas penodaan tempat suci umat Islam di masyarakat yang disebut Musala oleh seorang perwira militer, dan berita penodaan ini dengan cepat menyebar ke daerah padat penduduk di Tanjung Priok. Disertasi ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian tentang konsep islah dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM Kasus Tanjung Priok berdasarkan teori keadilan dan penggunaan islah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat berdasarkan perspektif hukum korban. Dengan mengadopsi pendekatan narrative theory untuk disertasi ini, memungkinkan identifikasi relasi antara sistem dan struktur sosial untuk menjawab akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia, pula tanpa mengabaikan cara kerja sistem dan bentuk struktur sosial yang ada di Indonesia. Studi ini mengkaji keadilan berbasis korban setelah menganalisis respon keadilan transisional yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan oleh pelaku untuk menyelesaikan peristiwa Tanjung Priok. Pengadilan HAM sebagai salah satu kebijakan peradilan transisional untuk menyelesaikan kekejaman di Tanjung Priok telah membebaskan semua tergugat. Apalagi, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya telah diupayakan beberapa inisiatif rekonsiliasi antara pelaku dan korban (keluarga). Salah satu inisiatifnya adalah dengan perjanjian rekonsiliasi tradisional Islam (Piagam Islah). Dipengaruhi oleh Hukum Islam, upaya ini melalui cara-cara Islam tradisional untuk mencapai rekonsiliasi antara para pihak korban kekejaman peristiwa Tanjung Priok yang adalah umat Muslim. Analisis Piagam Islah dalam konteks peristiwa Tanjung Priok 1984 sebagai studi kasus merupakan cara untuk memberikan kontribusi studi pembangunan perdamaian berbasis korban dalam kerangka keadilan transisional dan inisiatif apa pun yang dapat mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini mengarah pada terobosan semua pihak yang mengakui bahwa prioritasnya adalah persaudaraan antar seluruh umat Muslim. Harapannya, Piagam Islah juga mengupayakan kerukunan dan penyelesaian masalah sebelum para pihak maju ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item