ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS DALAM PENGADAAN PAKET TENDER PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2012 DI KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) JAKARTA PUSAT

RIZKY, AFRILIANDO (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS DALAM PENGADAAN PAKET TENDER PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2012 DI KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) JAKARTA PUSAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 448.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terdapat banyak kegiatan yang menyimpang salah satunya adalah persekongkolan tender. Berdasarkan pedoman KPPU, larangan persekongkolan Tender dilakukan karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender. Persekongkolan terjadi antara pelaku usaha dan dapat juga terjadi antara pelaku usaha dan panitia tender atau penyelenggara tender. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan KPPU dalam menyelesaikan perkara dalam pengadaan paket tender Nomor 02/KPPU-L/2012 di Komisi Persaingan Usaha (KPPU) 2. Bagaimana bentuk dan akibat persekongkolan tender dalam kegiatan tender paket tender pekerjaan pengadaan air minum Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengelolaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat dalam perkara Nomor 02/KPPU-L/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan adalah dengan studi dokumen Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 02/KPPU-L/2012 dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu tentang persekongkolan horizontal, tentang persekongkolan vertikal dan tentang pemenuhan unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Atas unsur-unsur dari Pasal 22 yang terpenuhi tersebut, maka Majelis Komisi menyelesaikan perkara tersebut menggunakan pendekatan rule of reason. dan terdapat 2 (dua) bentuk persekongkolan tender perkara tersebut yaitu persekongkolan : horizontal dan vertikal. Masing-masing persekongkolan tersebut memiliki akibat baik bagi pihak pelaku usaha maupun pihak yang bukan pelaku usaha, dalam hal ini adalah panitia tender atau penyelenggara tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dari instansi pemerintah.

Actions (login required)

View Item