PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI TINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION TAHUN 2002 DAN HUKUM NASIONAL

WILLLY, HARJUM (2015) PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI TINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION TAHUN 2002 DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 534.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (829kB)

Abstract

Hutan sebagai unsur penting dalam kehidupan dan sebagai paru-paru dunia yang kini sudah rusak akibat ekploitasi pembukaan lahan secara besar-besaran oleh manusia dengan cara pembakaran untuk pembukaan lahan, Akibat dari kerusakan hutan tersebut berdampak kepada manusia seperti polusi asap yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas sehingga sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Kabut asap ini menjadi masalah nasional dan ASEAN karena menimbulkan pencemaran asap lintas batas di negara-negara tetangga (Transboundary Pollution) yang di atur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002. Untuk mengetahui lebih spesifik maka penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu yang pertama prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran asap lintas batas di tinjau dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002, kedua bagaimana implikasinya di Indonesia dan yang ketiga hambatan pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002 oleh Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatife dengan menggunakan sumber data kepustakaan, karya ilmiah dan internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran asap lintas batas adalah strict liability (azaz tentang pertanggung jawaban mutlak) terdapat dalam perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002, implikasi dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002 Indonesia terikat untuk memenuhi sejumlah komitmen yang ada dalam perjanjian tersebut dan mengeluarkan berbagai produk hukum dan kebijakan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian itu, dan hambatan dalam pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002 tersebut masih terdapat berbagai hambatan seperti kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item