PERANAN PPAT DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA SUNGAI PENUH

Pujha, Setiawan J (2023) PERANAN PPAT DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA SUNGAI PENUH. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (520kB)
	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (618kB)
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (492kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS PUJHA SETIAWAN J.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang mana akta tersebut akan dijadikan sebagai bukti dasar pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan dan PPAT wajib menyampaikan APHT dan dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan dalam waktu 7 hari sejak akta ditandatangani. Dalam Pasal 14 Peraturan Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik, juga sudah membatasi sampai hari ke 7, apabila tidak dilakukan maka secara otomatis unggahan dokumen pendaftaran hak tanggungan PPAT, dianggap memberikan persetujuan oleh sistem. Kehadiran Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik secara pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar dan menimbulkan APHT dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPAT di daerah Kota Sungai Penuh ke Kantor Pertanahan melewati batas waktu ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimanan peranan PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik di kota sungai penuh ? 2. Apa yang menjadi kendala dan permasalahan PPAT dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di Kota Sungai Penuh ?.Penelitian ini menggunakan metode yuridisempiris. Hasil penelitian di dapatkan bahwa: 1. Peranan PPAT melakukan pengecekan sertifikat objek jaminan hak tanggungan, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)), serta mengupload dan menyampaikan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen persyaratan pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kreditur (Bank) melalui sistem hak tanggungan elektronik untuk dilanjutkan pendaftaran ke Kantor Pertanahan oleh Kreditur (Bank), namun dengan tidak menjalankan kewajiban PPAT dalam mendaftarkan akta sesuai ketentuan yang berlaku ke Kantor Pertanahan melalui sistem Hak Tanggungan elektronik, maka peranan PPAT di Kota Sungai Penuh belum dapat memberikan kepastian hukum, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Jabatannya. 2. Kendala PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Sungai Penuh, yaitu masih kurangnya pemeriksaan, Gangguan Jaringan, sertifikat objek jaminan belum tervalidasi dan permasalahan yang ditemukan, terdapat pelanggaran hukum terhadap PPAT yang tidak taat terhadap ketentuan batasan waktu dalam penyampaian APHT dan dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan dan menyalahgunakan kewenangan dengan menjalankan kewajiban akun pengguna kreditur. Kata Kunci : Peranan, PPAT, Hak Tanggungan Elektronik

Actions (login required)

View Item