EKSISTENSI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Muhammad Rizky, Subardy (2023) EKSISTENSI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1 Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Bab 1 (Pendahuluan)) 2 Bab 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (650kB)
	Text (Bab V (Penutup)) 3. Bab akhir (penutup).pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4 Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (442kB)
	Text (Fulltext) 5 Tesis M Rizky Subardy lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Keberadaan konsep ultimum remedium secara substansi pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dalam menangani tindak pidana perpajakan masih memiliki permasalahan-permasalahan. Data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020, pemulihan kerugian pada pendapatan negara dari tindak pidana perpajakan dirasa tidak optimal. Selain itu, mekanisme penerapan ultimum remedium di dalam KUP tidak jelas dan masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal memaknai konsep ultimum remedium. Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai keberadaan konsep ultimum remedium pada KUP yang dikaitkan dengan unsur fundamental hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan ultimum remedium di dalam KUP pada penanganan tindak pidana administratif perpajakan sehingga dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan 2. bagaimanakah seharusnya ultimum remedium diterapkan dalam KUP untuk penanganan tindak pidana administratif perpajakan agar dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan mengenai KUP serta kajian mengenai tindak pidana administratif dan ultimum remedium yang dihubungkan dengan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari penelitian ini didapatkan hasil berupa: 1. KUP terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP secara substansi dan teori memiliki pengaturan mengenai mekanisme ultimum remedium yang mampu untuk mengoptimalkan pemulihan pada kerugian pendapatan negara sehingga asas kemanfaatan dari KUP dapat tercapai dimana dalam pengaturannya, ultimum remedium telah diperkuat dengan pidana denda yang tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan (badan) yang apabila tidak dibayar akan dilakukan penyitaan terhadap aset terpidana sebagaimana Pasal 44C KUP dan hal tersebut menguatkan fungsi ultimum remedium. 2. KUP yang memberikan keadilan dan kepastian hukum didalamnya harus mengatur secara tegas mengenai adanya kewajiban tindakan administratif terlebih dahulu dalam penanganan tindak pidana administratif perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau instansi dibawahnya kepada pelanggar sedangkan KUP yang berlaku saat ini belum memberikan keadilan dan kepastian hukum karena ultimum remedium hanya diartikan sebagai mengakhirkan sanksi pidana dan belum mengakhirkan sistem peradilan pidana dimana tindakan administratif pada tindak pidana perpajakan tidak wajib dan hanya digantungkan (diskresi) dari Direktorat Jenderal Pajak. Kata Kunci: Ultimum Remedium, Hukum Pidana Administratif, Tindak Pidana Perpajakan

Actions (login required)

View Item