PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM ATURAN HUKUM NASIONAL AUSTRALIA

AULIA, TAUFAN DIAZ (2015) PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PARA PENCARI SUAKA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM ATURAN HUKUM NASIONAL AUSTRALIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 533.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian-perjanjian internasional tentang pencari suaka seperti Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, Deklarasi Suaka Teritorial 1967 dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1987 nyatanya tidak dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak para pencari suaka. Australia sebagai salah satu negara peserta Konvensi tersebut diatas, menjadi perhatian dunia internasional ketika pemerintah baru mereka dibawah Perdana Mentri Tony Abbot mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Operation Sovereign Borders. Kebijakan yang memunculkan sejumlah protes dari lembaga-lembaga perlindungan pencari suaka, tak terkecuali Indonesia yang mendapatkan imbas secara langsung dari kebijakan tersebut dan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan yang memprakarsai perjanjianperjanjian tentang pencari suaka diatas. Adanya penolakan dan protes sebagai akibat pelaksanaan dari Operation Sovereign Borders ini menunjukan pertentangan antara kebijakan tersebut dengan perjanjian internasional. Ruang lingkup dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap pencari suaka (Konvensi mengenai status pengungsi 1951, Protokol mengenai status pengungsi 1967, Deklarasi Suaka Teritorial 1967 dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1987), dan bagaimana penerapan perjanjian internasional tersebut kedalam undang-undang nasional Australia. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan internasional. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama perjanjian internasional yang mengatur mengenai pencari suaka telah dirumuskan sebaik-baiknya oleh negara peserta untuk melindung hak-hak para pencari suaka. Sehingga sudah selayaknya negara peserta melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kedua, Australia sebagai negara peserta perjanjian internasional mengenai pencari suaka belum melaksanakan ketentuan dari perjanjian tersebut dengan sepenuhnya. Dikarenakan terdapat beberapa perlakuan yang tidak sama bagi pencari suaka yang datang dengan dokumen yang sah, dengan pencari suaka yang datang dengan tidak membawa dokumen yang sah. Sehingga antara aturan-aturan hukum internasional yang telah ditandatangani Australia belum singkron dengan aturan hukum nasionalnya.

Actions (login required)

View Item