TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PENITIPAN SERTIPIKAT SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt)

Nicky, Cobitha Febriani (2023) TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PENITIPAN SERTIPIKAT SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (621kB)
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL NICKY COBITHA FEBRIANI MKN 2120123024.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berkaitan dengan kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka dalam jual beli hak milik atas tanah juga memiliki kepastian hukum karena dibuat dan disahkan oleh Notaris. Dalam prakteknya, sebagai bukti pengikatan maka sertipikat hak milik atas tanah disimpan oleh Notaris. Lazimnya dalam keseharian, sudah umum terjadi Notaris menyimpan sertipikat hak milik atas tanah terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya, khususnya sertipikat hak milik atas tanah, baik itu hak guna bangunan maupun hak milik. Penitipan ini terjadi atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pengikatan jual beli hak milik atas tanah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertam bagaimana akibat hukum terhadap penitipan sertipikat tanah berkaitan dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya berdasarkan putusan perkara Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt), kedua Bagaimana kedudukan hukum dan tanggungjawab Notaris yang menerima penitipan sertipikat tanah berkaitan dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya berdasarkan putusan perkara Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt)?. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini Akibat hukum terhadap penitipan sertipikat hak atas tanah kepada Notaris yaitu apabila terdapat klausul atau ketentuan terkait penitipan tersebut dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, maka berakibat akta autentik tersebut mengalami degradasi yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga pihak yang mengalami kerugian dapat melakukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan. Penitipan sertipikat kepada Notaris terjadi ketika pihak penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual beli akan tetapi penandatanganan Akta Jual Beli belum dapat dilakukan, maka para pihak terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hal tersebut dilakukan karena ada syarat jual beli yang belum terpenuhi, misalnya ada dokumen belum lengkap, objek transaksi masih dijaminkan, pemenuhan prestasi para pihak belum dilakukan dan hal-hal lain.

Actions (login required)

View Item