PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PID.SUS/2022/PN PDG DAN PUTUSAN NOMOR 280/PID.SUS/2022/PN PMN)

Nining, Nining (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 543/PID.SUS/2022/PN PDG DAN PUTUSAN NOMOR 280/PID.SUS/2022/PN PMN). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover dan abstrak-4.pdf - Published Version Download (55kB)
	Text (Bab I) Bab 1 pendahuluan.pdf - Published Version Download (950kB)
	Text (Bab V) Bab V kesimpulan-1.pdf - Published Version Download (41kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka-1-1.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

alah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pengamanan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Obat termasuk ke dalam kategori sediaan farmasi harus dikelola oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringan, sehingga hal ini belum mencerminkan rasa keadilan. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera, dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana dan masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis (terdakwa mengakui dan berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi)

Actions (login required)

View Item