PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Fakhri, Yulenrivo (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (501kB)
	Text (Bab V) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (38kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pinjaman online merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjaman online legal dan ilegal. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, di mana dengan hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Penagihan yang dilakukan oleh kreditur dengan cara paksaan seperti adanya tim penagihan perusahaan pemberi pinjaman online mengumpulkan data diri dari nasabah/debitur, penagihan pembayaran dilakukan dengan cara mengintimidasi dalam bahasa yang kasar, melakukan penyebaran data pribadi berupa KTP, swa foto KTP, nomor handphone dan alamat debitur. OJK merupakan organisasi yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum diatur dalam UU OJK No. 21/2011 Pasal 28, 29, dan 30. Serta dalam POJK No 31/2020 dan POJK No. 6/2022. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman online berbasis financial technology oleh peraturan perundang- undangan ? 2. Bagaimanakah kebijakan OJK terhadap kegiatan usaha fintech ilegal ? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan bersifat kualitatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang terdapat hubungannya menggunakan objek penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, diperoleh dengan melakukan studi dokumen serta wawancara tertulis dengan OJK Padang. Dari hasil penelitian diperoleh: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman online berbasis financial technology dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Pinjaman online legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Sedangkan pinjaman online ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kata kunci : Perlindungan hukum, financial technology.

Actions (login required)

View Item