ANALISIS RANGKAP JABATAN WALIKOTA BATAM DALAM PENYELESAIAN LEGALITAS LAHAN DI KAMPUNG TUA KOTA BATAM

Nisa, Yuliani (2023) ANALISIS RANGKAP JABATAN WALIKOTA BATAM DALAM PENYELESAIAN LEGALITAS LAHAN DI KAMPUNG TUA KOTA BATAM. Masters thesis, Uniiversitas Andalas.

	Text (ABSTRAK DAN COVER) abstrak dan cover (2).pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (BAB 6 PENDAHULUAN) BAB 6 PENUTUP.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (FULL SKRIPSI) FULL SKRIPSI (2).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dualisme kewenangan dalam pengelolaan lahan di Kota Batam yang menyebabkan tergerusnya hak-hak masyarakat adat akibat pembangunan daerah industri perkotaan di Batam sehingga menimbulkan permasalahan antara masyarakat dangan pemerintah. Permasalahan ini terjadi pada wilayah perkampungan tua di Kota Batam dimana masyarakat Kampung Tua merupakan masyarakat adat yang tinggal dan bermukim sudah sejak lama di lahan tersebut. Namun akibat pemberian izin lahan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam mengakibatkan status tanah di Kampung Tua masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 pasal 2a ayat 1a tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang menetapkan adanya jabatan ex-officio pada Badan Pengusahaan Batam.Dalam membantu menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) yang memetakan implementasi kebijakan melalui dua dimensi penting yakni isi kebijakan dan konteks/lingkungan kebijakan. Isi kebijakan berkaitan dengan pengaruh isi kebijakan yang sangat menentukan hal-hal apa yang harus diimplementasikan dan siapa yang melakukannya. Sedangkan konteks kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial politik dalam tubuh birokrasi yang menentukan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ex-Officio dapat membantu proses percepatan legalitas Kampung Tua dalam aspek koordinasi dan komunikasi yang searah. Namun, rumitnya permasalahan lahan di Batam terkait dengan masalah pengalokasian lahan yang sudah diberikan kepada pihak ke tiga yaitu perusahaan di 37 titik kampung menyulitkan proses percepatan legalitas lahan karena permasalahan ini berhubungan dengan banyak pihak. Apalagi sisi kepatuhan masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih beragamnya respon masyarakat terhadap solusi-solusi yang ditawarkan seperti masyarakat masih banyak yang menolak untuk dipindahkan atau direlokasi dari tempat mereka

Actions (login required)

View Item