PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR (studi kasus : di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)

FEBRIAN, AKHIRAMA SAPUTRA (2022) PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR (studi kasus : di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK FEBRIAN AKHIRAMA SAPUTRA.pdf - Published Version Download (820kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (876kB)
	Text (BAB 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (390kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (TESIS FULL TEXT) TESIS FEBRIAN AKHIRAMA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Pangan olahan adalah segalasesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang di konsumsimanusia, termasuk bahan tambahan panganolahan, bahan baku pangan olahan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman, demi menjaga keamanan pangan olahan disinilah dibutuhkan peran pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan disebabkan budaya hukum masyarakat yang buruk menjadi salah satu faktor penyebab tingginya peredaran pangan olahan tanpa izin edar, selainitu juga dipengaruhi lemahnya substansi dan strukturhukum. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dariusaha penegakan hukum. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar dan apasaja kendala sertahambatannya. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan terkait objek penelitian yang kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di tengah masyarakat, BBPOM masih sering menemukan pangan olahan tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar pangan olahan.Dalam melakukan penegakan hukum, BBPOM telah memiliki beberapa mekanisme sesuai dengan peraturan perundang- undangan dimana aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Nyatanya penyidikan dan pengawasan yang dilakukanoleh BBPOM belum menjaminkepastianhukum, karena peraturan yang ada tidak ditaati serta kendala yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber dayamanusia dan lemahnya kewenangan BBPOM dalam menindak pangan olahan tanpa izin edar. Kata Kunci: Penegakan Hukum, PPNS, Pangan Olahan, BBPOM

Actions (login required)

View Item