POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PARIWISATA HALAL

Mayora Varisya, Fauzia (2023) POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PARIWISATA HALAL. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PARIWISATA HALAL (Mayora Varisya Fauzia, 1910113077, 79 halaman, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023) ABSTRAK Sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas muslim, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal sangat relevan dengan keadaan setempat. Pada kenyataannya Sumatera Barat memang memiliki banyak tempat wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal hingga wisatawan asing dari berbagai negara. Banyak yang mengira bahwa wisata halal mengarah kepada hal religius yang dapat membatasi para wisatawan dalam berwisata. Sedangkan tujuan utama dari wisata halal adalah untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan dengan lengkapnya fasilitas di tempat wisata dengan konsep muslim friendly. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Pertama, Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal? Kedua, Bagaimana penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pembentukan peraturan tersebut dilakukan setelah Sumatera Barat dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 lalu, untuk memperkuat kedudukan pentingnya penerapan pariwisata halal tersebut maka disusunlah aturan yang dapat menjadi pedoman serta acuan dalam menerapkan konsep wisata ramah muslim. Kedua, Destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan akan terus mengalami peningkatan, Karena destinasi wisata yang sudah ramah muslim dan bersertifikasi halal akan mendapat promosi serta insentif dari pemerintah daerah, sedangkan destinasi wisata yang berada di pelosok dan jarang dikunjungi wisatawan tidak mementingkan sertifikasi halal karena pelaku usaha beranggapan akan membuang waktu dan uang.

Actions (login required)

View Item