Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum

Yonatan, Iskandar Chandra (2023) Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Bab Akhir (Penutup/ Kesimpulan)) 3. Bab Akhir (Penutup Kesimpulan).pdf - Published Version Download (109kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (Tugas Akhir Lengkap (full text)) 5. Tugas Akhir Lengkap (full text).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembahasan Hukum Pidana Adat kembali menjadi perhatian pasca diundangkannya KUHP Nasional. Pasalnya, pengaturan tentang Hukum Pidana Adat tidak dikenal dan tidak dimuat dalam KUHP yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam bentuk hukum positif mengakibatkan adanya perubahan bentuk pada Hukum Pidana Adat itu sendiri, yang sebelumnya merupakan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Perubahan bentuk tersebut juga terkait dengan asas legalitas yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam KUHP Nasional. Selain itu juga, dengan diaturnya Hukum Pidana Adat sebagai suatu hal yang baru dalam KUHP Nasional juga mengakibatkan adanya perubahan penegakan Hukum Pidana Adat yang akan ditinjau dari teori kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional menurut perspektif Asas Legalitas; (2) Apakah pertimbangan perancang undang-undang memasukan pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional; dan (3) Bagaimanakah penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional ditinjau dari Kepastian Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian eksploratif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, dimana Tindak Pidana Adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam bentuk hukum tidak tertulis, dan masih berlaku serta berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional terdapat permasalahan jika dilihat dari perspektif Asas Legalitas berkaitan dengan hakikat dari Hukum Pidana Adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (non-statutory law) dan tidak terkodifikasi. Kedua, pertimbangan mendasar pembentuk KUHP Nasional adalah karena pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat (Living Law) ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Hal penting lainnya juga tentang pengaturan ini dipandang sebagai suatu pengecualian Asas Legalitas di Indonesia, padahal dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam hukum tertulis justru membuat Hukum Pidana Adat ikut masuk ke dalam dimensi dari Asas Legalitas. Ketiga, penegakan Hukum Pidana Adat akan diatur menjadi suatu aturan yang konkret di dalam bentuk Peraturan Daerah. Pemerintah daerah wajib untuk memiliki penelitian empiris yang membuktikan jika Hukum Pidana Adat yang hendak diatur betul-betul masih hidup dan berlaku di daerah tersebut. Hal tersebut juga dilakukan dengan tujuan untuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia.

Actions (login required)

View Item