PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO OLEH SATPOL PP KOTA PADANG

Tiara, Permata Ella (2023) PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO OLEH SATPOL PP KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda dimana lebar trotoar 150 cm atau “five feet” sehingga pedagang mendapat julukan “kaki lima”. Aturan mengenai aktivitas berjualan bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Pemerintah Kota Padang memberikan izin kepada para pedagang untuk mengubah fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini tercantum pada Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Meskipun sudah adanya jadwal berjualan bagi pedagang kaki lima namun masih banyak ditemui pedagang yang berjulan diluar waktu yang telah ditetatapkan. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di Jalan Permindo Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo Kota Padang? Kedua, bagaimana tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu: pertama, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu : pengawasan perventif dan pengawasan represif. Kedua, tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan Satpol PP ketika PKL masih tetap melanggar adalah mulai dari pemberian surat peringatan hingga pemberian sanksi berupa denda.

Actions (login required)

View Item