PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Nurjannatul, Fadhilah (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (28kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA (Nurjannatul Fadhilah, 1910112054, 70 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023) Sebelumnya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi cenderung sulit untuk ditegakkan, karena korporasi bukan merupakan subjek tindak pidana baik menurut KUHP maupun UU Perbankan. Kemudian dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah mengundangkan KUHP Nasional dan UU PPSK yang membawa pembaruan pemikiran dalam rezim hukum pidana Indonesia. Namun pembaruan tersebut ternyata menyebabkan bergesernya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan diintroduksinya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan UU PPSK. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK?; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pasca KUHP Nasional dan UU PPSK? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara memilah data, kemudian menyederhanakannya untuk ditarik kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pergeseran kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbankan pasca lahirnya KUHP Nasional dan UU PPSK adalah korporasi kini telah diakui sebagai subjek tindak pidana secara umum, maupun sebagai subjek tindak pidana perbankan secara khusus. Sehingga asas universitas delinquere non potest yang dipakai oleh KUHP kolonial sebelumnya kini telah dikesampingkan dan tak lagi relevan dalam paradigma hukum pidana baru Indonesia; 2) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan memakai 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi saja; atau pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pengurus saja; atau pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap keduanya (korporasi dan pengurus). Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pembaruan Hukum Pidana. i

Actions (login required)

View Item