KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022)

Larasati Aulia, Rahmi (2023) KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Skripsi Full Tetx) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang nantinya dibayar dengan sistem angsuran, Dalam pelaksanaannya, hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen didasarkan atas suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan. Namun pada pelaksanaannya, perjanjian pembiayaan yang dibarengi dengan perjanjian fidusia sehingga apabila pihak debitur lalai dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi prestasinya maka kreditur berhak untuk melakukan penarikkan terhadap objek jaminan fidusia. Atas penarikkan objek jaminan fidusia ini debitur mengajukan gugatan ke BPSK. BPSK Kota Padang dalam memeriksan dan memutus sengketa mengeluarkan putusan arbitrase No.04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022. Atas putusan tersebut kreditur mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang. Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai (1) Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sangketa wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (2) Kekuatan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sangketa wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan (3) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam sangketa pembiayaan konsumen terhadap Putusan BPSK Kota Padang No. 04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikannya. Yuripsrudensi Mahkamah Agung dari tahun 2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak bukan sengketa konsumen sehingga dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, BPSK tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi terhadap putusan tersebut masih bisa diupayakan keberatan sehingga putusan yang awalnya bersifat final dan mengikat dengan adanya upaya keberatan maka putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha terhadap putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022 adalah upaya sosialisasi berupa pemaparan terhadap hak dan kewajiban serta ketentuan pada perjanjian kepada konsmen, keberatan melalui litigasi dan upaya penarikan dan pelelangan objek jaminan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia. Kata Kunci: Kompetensi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pembiayaan Konsumen

Actions (login required)

View Item