LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS TELEMEDICINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Wafiq, Azizah (2023) LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS TELEMEDICINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (695kB)
	Text (Bab Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi full watermark wafiq azizah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hadirnya suatu layanan kesehatan online. Pada dasarnya penentuan penyakit pasien adalah fungsi utama dari dilakukannya diagnosis terhadap pasien. Kewenangan dokter yang melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien (anamnesa), melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang. Penyelenggaran telemedicine dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa tatap muka secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian, kekeliruan, bahkan kesalahan diagnosis. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Legalitas dokter dalam menegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis telemedicine menurut hukum positif di Indonesia; 2) Pertanggungjawaban dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis telemedicine menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu library research atau dikenal dengan penelitian kepustakaan serta field research atau dikenal dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara sebagai data penguat dari argumen sebelumnya di Sekretariat IDI Cabang Padang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Legalitas dokter dalam penegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis telemedicine menurut hukum positif di Indonesia dapat dikatakan legal namun diagnosis dokter pada telemedicine belum sempurna karena belum ditegaskan secara lugas didalam Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan satu-satunya aturan yang banyak mengatur tentang telemedicine. Bentuk tanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam penegakan diagnosis oleh dokter dalam telemedicine yang merugikan pasien dapat dibebankan tanggung jawab kepada dokter berdasarkan Hukum Perdata (Umum), Hukum Administrasi, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dapat di berikan sanksi disiplin oleh MKDKI dan sanksi etik oleh MKEK serta tanggungjawab layanan telemedicine menurut Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik berupa gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Actions (login required)

View Item