Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Pada Pilkada Tahun 2020

Suci, Ramadhani (2023) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Pada Pilkada Tahun 2020. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Kesimpulan) Kesimpulan.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Tesis Fulltext) Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Suci Ramadhani Program Studi : Program Magister Tata Kelola Pemilu Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Pilkada Tahun 2020 Pembimbing I : Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Pembimbing II : Dr. Aidinil Zetra, M.A Akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 dinyatakan bermasalah setelah diperiksa oleh pihak inspektorat. Permasalahan itu diketahui karena adanya temuan belanja barang yang tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 dengan menguraikan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis data dilakukan dengan mengunakan teori dimensi akuntabilitas yang terdiri dari konsep: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada tahap pelaporan, karena bendahara memangkas beberapa tugas unit pengelola keuangan lainnya dalam pencairan dan penggunaan anggaran. Pemangkasan tugas yang dilakukan bendahara mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis menjadi bermasalah, karena prosedur pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran tidak berjalan dengan optimal, karena seluruh bagian pengelola keuangan kurang memahami aturan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi masing-masing unit. Akuntabilitas proses juga bermasalah, karena bendahara tidak melaksanakan pengelolaan keuangan secara sistematis. Banyak tahapan administrasi yang dilewati dan tidak sesuai dengan sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Berbeda dengan akuntabilitas program yang berhasil dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap persiapan hingga akhir pemilihan. Akuntabilitas kebijakan juga menimbulkan permasalahan karena adanya kebijakan satu pintu yang dibuat oleh ketua KPU dalam mengelola anggaran yang tersedia. Faktor penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan anggaran ini diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana, regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM pegawai, kurangnya koordinasi dan komunikasi, tingginya ego sektoral pegawai dan intervensi dari komisioner, serta rendahnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan

Actions (login required)

View Item