PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI SEBAGAI KONSEKUENSI PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Duwind, Wulandari (2017) PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI SEBAGAI KONSEKUENSI PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER dan abstrak.pdf - Published Version Download (364kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (476kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (393kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) pdfjoiner.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terhitung awal Januari 2016. MEA merupakan basis dan pasar bebas yang dikembangkan oleh visi ASEAN 2020. Dampak dari MEA ini salah satu diantaranya yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemeritah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan TKA. Di Sumatera Barat sendiri, sebelum berlakunya MEA sudah ada pengaturan tentang pengawasan TKA yaitu Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap TKA di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan MEA. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua pertanyaan yaitu: bagaimana bentuk pengawasan terhadap TKA dan apa saja bentuk kendala yang muncul dalam pengawasan TKA. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif, jenis dan sumber data penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, serta menggunakan analisis data yuridis-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa: pengawasan terhadap TKA dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap TKA yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan TKA di Sumatera Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan TKA. Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap TKA. Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan TKA. Dengan begitu, pengawasan terhadap TKA dapat ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item