PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI SOLOK)

Rita, Yuningsih (2017) PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI SOLOK). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak upload.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (379kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (50kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah) TUGAS AKHIR ILMIAH Rita Yuningsih.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan suatu masalah serius yang dihadapi pada saat sekarang ini. Pada hakikatnya dalam penerapan pidana terhadap pelaku oleh Majelis Hakim di Pengadilan haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, khususnya terhadap kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri sendiri yang sebenarnya berperan dalam program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok, 2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, tekhnik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: Dalam Penerapannya bahwa Hakim melihat dari kedua kasus ini perkara Nomor 46/Pid.Sus/2011/PN.Slk dan Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN.Slk melihat berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan yaitu surat dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Barang Bukti, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa. Setelah Hakim melihat dan mendengarkan Fakta-Fakta baik Yuridis maupun Non-Yuridis, maka hakim memutus perkara pertama dengan pidana penjara 6 (enam) tahun sedangkan perkara kedua 10 (sepuluh) bulan. Perbedaan dalam penjatuhan putusan oleh Hakim ini sendiri juga tak luput dari pertimbangan Hakim yang tidak Hanya ditinjau dari segi jenis Narkotika nya saja yang dilihat melainkan dari segi jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri apakah hanya menimbulkan dampak terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran bahwa Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana harus memperhatikan keadaan pelaku tindak pidana dan juga memperhatikan kerugian yang diderita oleh sipelaku tersebut, dan juga dalam memberikan pertimbangannya, selain memberikan pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga lebih memperhatikan pertimbangan non-yuridis.

Actions (login required)

View Item