TAUFIQURRAHMAN, TAUFIQURRAHMAN (2023) OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Masters thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
COVER_ABSTRACT.pdf - Published Version Download (393kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (404kB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (215kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (251kB) |
|
Text (TESIS FULL TEXT)
Tesis_Taufiqurrahman_1920112016_Scholar.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Perkembangan ekonomi yang pesat telah menciptakan berbagai barang dan/atau jasa yang dapat digunakan dan dikonsumsi. Dengan bertambahnya ragam barang dan/atau jasa yang beredar, serta didukung oleh kemajuan teknologi informasi maka peredaran tersebut semakin meluas melintasi batas-batas wilayah negara. Sehingga ini juga menjadi tuntutan baru bagi pemerintah untuk mengawasi peredaran produk-produk yang beredar luas di pasaran terutama dibidang kesehatan. Salah satu kebutuhan manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan sehari-hari adalah obat-obatan. Ketakutan masyarakat akan stigma negatif penggunaan obat modern meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari alternatif dengan obat tradisional. Namun banyak ditemukan peredaran obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkaji tentang 1) Bagaimana tanggung jawab BPOM terhadap peredaran produk obat-obatan Tanpa Izin Edar di masyarakat. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk obat-obatan Tanpa Izin Edar dari BPOM. Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kasus temuan terbanyak ditemukan pada sarana Toko Obat Berizin (TOB). Tanggung jawab BPOM dalam melakukan pengawasan ada 2 (dua) yaitu pre-market dan post-market, keduanya didukung oleh Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Bentuk perlindungan hukum oleh BPOM adalah dengan upaya preventif dan represif. Menetapkan izin edar merupakan tindakan preventif yang dilakukan BPOM dalam menjalankan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. Perlindungan secara represif yaitu dengan mengadakan operasi penindakan atau sidak ke berbagai sarana distribusi obat. Selanjutnya jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Konsumen, Tanpa Izin Edar, BPOM |
Subjects: | K Law > K Law (General) R Medicine > RZ Other systems of medicine |
Divisions: | Pascasarjana (S2) |
Depositing User: | s2 ilmu hukum |
Date Deposited: | 20 Jul 2023 04:40 |
Last Modified: | 20 Jul 2023 04:40 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/208262 |
Actions (login required)
View Item |