PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Alvianus, Oktariadi (2023) PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Coevr dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (48kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tahun 2018 Pemerintah mengembangkan inovasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang berlaku nasional sebagai upaya Pemerintah untuk menghadirkan kemudahan berusaha. Namun ditahun yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memiliki sistem pelayanan perizinan secara elektoniknya sendiri yaitu Sistem Jakarta Evolution, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam memproses perizinan di DKI Jakarta. Kemudian ditahun 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah regulasi perizinan dan konsep pendekatan perizinan berusaha menjadi berbasis risiko yang ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga dilakukan perubahan OSS menjadi Base Risk Approach (OSS-RBA) dan wajib diselenggarakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme penyelenggaran pelayanan publik sektor perizinan berusaha berbasis OSS di DKI Jakarta? 2) Apa saja hambatan dalam pelayanan publik sektor perizinan berusaha berbasis OSS di DKI Jakarta serta bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam pelayanan perizinan berusaha. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyelenggaraan OSS di DKI Jakarta mengikuti pedoman aturan pelaksanaannya dari pemerintah pusat. Hampir seluruh perizinan berusaha telah menjadi kewenangan OSS. Adapun hambatan yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi, ketidakpastian hukum dari pemerintah pusat. Upaya mengatasi hambatan dengan memberikan inovasi layanan pendukung OSS-RBA, menggencarkan sosialisasi, menerbitkan beberapa kebijakan sebagai penyesuaian. Diharapkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberikan sosialisasi yang masif kepada setiap warga dan penduduk terkait perizinan berusaha berbasis OSS dan lebih mematangkan kepastian dasar hukum perizinan berbasis risiko. Kata kunci: Perizinan Berusaha, Online Single Submission, Berbasis Risiko.

Actions (login required)

View Item