Altafine Putry, Rahmina (2023) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (63kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (233kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (48kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (184kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK UU No.5 Tahun 1990 telah mengatur mengenai larangan serta sanksi pidana pelanggaran perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, yang selanjutnya berdasarkan wewenang undang-undang tersebut selanjutnya diberikan kepada PP No. 7 Th 1999 yang mengatur lebih dalam mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa kemudian pada peraturan pemerintah tersebut di delegasikan kepada menteri untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan peredaran satwa liar yang dilindungi. Maka pada permen LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Namun Berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan masih banyak perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal. Untuk itu penulis mengambil 2 macam permasalahan yang dituangkan dalam skrpsi ini yakni : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatra Barat? (2) apa saja tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian peredaran dari balai konservasi sumber daya alam? Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan BKSDA belum sesuai dan tidak efektif dan memiliki beberapa kendala diantaranya adalah kekurangan personil petugas BKSDA, terbatasnya anggaran BKSDA Sumbar, serta kurangnya kesadaran masyarakat. (2) Tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian oleh BKSDA adalah paksaan pemerintah, teguran tertulis, lalu pengenaan uang paksa. Kata Kunci: perdagangan satwa, perlindungan satwa dilindungi, pengawasan, pengendalian
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Hj. Sri Arnetti,S.H., M.H Titin Fatimah,S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 20 Jul 2023 07:14 |
Last Modified: | 20 Jul 2023 07:14 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/208256 |
Actions (login required)
View Item |